KPK Periksa Anggota DPR Rajiv di Cirebon Terkait Kasus Korupsi Dana CSR BI dan OJK
Cirebon – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan langkah tidak biasa dengan memeriksa anggota DPR RI Rajiv di Polresta Cirebon, Jawa Barat, pada 30 Oktober 2025. Pemeriksaan ini berkaitan dengan dugaan korupsi dalam penyaluran dana tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan (CSR) milik Bank Indonesia (BI) dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK).
baca juga ; Fenomena Langka di Jabar: Awan ‘Hitam’ dan Bola Api Terbang
Langkah pemeriksaan di luar Jakarta ini dilakukan sebagai bagian dari strategi efektivitas penyidikan karena sebagian besar saksi lain juga tengah diperiksa di wilayah Cirebon.
Pemeriksaan di Luar Jakarta untuk Efektivitas Penyidikan
Juru Bicara KPK Budi Prasetyo menjelaskan bahwa pemilihan lokasi pemeriksaan di Cirebon bertujuan untuk mempermudah koordinasi dan mempercepat proses penyidikan.
“Tim penyidik sedang melakukan pemeriksaan terhadap sejumlah saksi lain di Cirebon. Karena itu, pemeriksaan terhadap Rajiv dilakukan di lokasi yang sama agar prosesnya lebih efisien,” ujar Budi, Kamis (30/10/2025).
Rajiv sebelumnya dijadwalkan menjalani pemeriksaan di Jakarta pada 27 Oktober 2025, namun berhalangan hadir. Setelah melakukan koordinasi, KPK kemudian menjadwalkan ulang pemeriksaan di Cirebon untuk memastikan proses hukum berjalan lancar tanpa hambatan administratif.
Fokus Pemeriksaan: Dugaan Keterlibatan dan Alur Dana CSR
Dalam pemeriksaan tersebut, penyidik KPK mendalami perkenalan Rajiv dengan para tersangka utama dalam kasus dugaan korupsi dana CSR BI dan OJK. Selain itu, tim juga menelusuri peran Rajiv dalam program sosial yang disalurkan melalui Bank Indonesia, termasuk kemungkinan keterlibatannya dalam proses distribusi dana.
Budi menegaskan, keterangan Rajiv diharapkan bisa memperjelas alur penyaluran dana CSR yang diduga diselewengkan oleh sejumlah pihak. Dana tersebut seharusnya digunakan untuk kegiatan sosial dan pemberdayaan masyarakat pada periode 2020–2023, namun diduga disalahgunakan untuk kepentingan pribadi dan politik.
Awal Mula Kasus Korupsi Dana CSR BI dan OJK
Kasus ini berawal dari laporan hasil analisis Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) serta pengaduan masyarakat terkait adanya transaksi mencurigakan dalam program CSR BI dan OJK. Berdasarkan temuan itu, KPK memulai penyidikan umum pada Desember 2024.
Sebagai bagian dari pengumpulan alat bukti, penyidik KPK telah menggeledah dua lokasi strategis, yaitu Gedung Bank Indonesia di Jalan Thamrin, Jakarta Pusat (16 Desember 2024), dan kantor OJK (19 Desember 2024).
Dari hasil penyidikan awal, KPK kemudian menetapkan dua anggota Komisi XI DPR RI periode 2019–2024, yaitu Satori dan Heri Gunawan, sebagai tersangka pada 7 Agustus 2025. Penetapan tersangka tersebut menandai babak baru dalam pengusutan kasus korupsi dana CSR ini.
KPK Dalami Jaringan dan Modus Operandi
Pemeriksaan terhadap Rajiv diharapkan menjadi bagian penting untuk melengkapi berkas penyidikan. Keterangan yang diberikan dapat membantu KPK mengungkap lebih jauh jaringan dan modus operandi penyaluran dana CSR yang melibatkan sejumlah pihak di lembaga keuangan maupun legislatif.
“Penyidikan masih terus berjalan. KPK berkomitmen menuntaskan kasus ini hingga tuntas, tanpa pandang bulu,” tegas Budi.
KPK menegaskan bahwa penegakan hukum atas korupsi dana CSR menjadi prioritas karena dana tersebut sejatinya ditujukan untuk kepentingan publik dan pemberdayaan masyarakat.
Komitmen KPK dalam Pemberantasan Korupsi Sektor Keuangan
Kasus ini menunjukkan keseriusan KPK dalam mengawasi sektor keuangan yang strategis, termasuk Bank Indonesia dan OJK, sebagai lembaga pengatur sistem moneter nasional.
baca juga : 10 Restoran dan Warung Legendaris di Cirebon yang Melegenda
Dengan pemeriksaan Rajiv dan saksi lainnya di Cirebon, KPK menegaskan komitmennya untuk mempercepat pengungkapan kasus serta memastikan seluruh pihak yang terlibat mempertanggungjawabkan perbuatannya.
