Cirebon – Imbas Korupsi Gedung Proyek pembangunan Gedung Sekretariat Daerah (Setda) Kabupaten Cirebon yang baru selesai dibangun pada tahun 2024 kini tengah menghadapi masalah serius. Gedung yang seharusnya menjadi simbol kemajuan dan modernisasi pemerintah daerah ini, justru menghadapi kerusakan struktural akibat dugaan kasus korupsi dalam proses pembangunannya. Kondisi gedung yang baru berusia satu tahun itu kini semakin memburuk dengan dinding yang mulai retak-retak, dan pengoperasian gedung terancam terganggu. Dalam waktu dekat, ratusan pegawai yang seharusnya bekerja di Gedung Setda terpaksa akan diungsikan ke pusat perbelanjaan (mal) pada tahun 2026 mendatang.
Kondisi yang memprihatinkan ini mengungkapkan dampak buruk dari dugaan penyalahgunaan anggaran yang terjadi selama proyek pembangunan gedung. Korupsi yang terjadi dalam pengadaan material, pekerjaan kontraktor yang tidak sesuai dengan spesifikasi, serta pengawasan yang lemah, menyebabkan kerusakan struktural pada gedung tersebut. Rencana awal untuk menjadikan gedung ini sebagai pusat administrasi pemerintahan yang representatif kini terancam gagal.
Kronologi Kasus Korupsi dan Dampaknya pada Pembangunan Gedung Setda
Pembangunan Gedung Setda Kabupaten Cirebon dimulai pada tahun 2022 dengan anggaran yang cukup besar, mencapai lebih dari Rp 100 miliar. Gedung ini direncanakan untuk menggantikan gedung lama yang sudah tidak layak pakai, dengan tujuan memberikan fasilitas kerja yang lebih modern dan nyaman bagi para pegawai negeri sipil (PNS) serta mendukung pelayanan publik yang lebih efisien.
Baca Juga : Abrasi Sungai Cipager Ancam Masjid Bersejarah Bawah Tanah Cirebon
Imbas Korupsi Gedung Namun, beberapa bulan setelah gedung selesai dibangun dan mulai digunakan pada tahun 2024, berbagai masalah mulai muncul. Para pegawai yang bekerja di gedung tersebut mulai melaporkan adanya kerusakan kecil yang terus berkembang, seperti dinding yang retak dan sistem pendingin ruangan yang tidak berfungsi dengan baik. Awalnya, kerusakan tersebut dianggap sebagai hal wajar dalam bangunan baru, tetapi belakangan semakin banyak pegawai yang melaporkan adanya kerusakan serius pada struktur gedung, seperti plafon yang tampak melengkung dan tembok yang retak.
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Cirebon pun melakukan inspeksi untuk menilai tingkat kerusakan tersebut
Dugaan Korupsi dalam Pengadaan Proyek
Kasus ini akhirnya menjadi sorotan publik setelah ditemukan indikasi adanya penyalahgunaan anggaran dalam proyek pembangunan Gedung Setda Cirebon.
Imbas Korupsi Gedung Kepala Kejaksaan Negeri Cirebon, M. Arif Rahman, mengungkapkan bahwa pihaknya telah membuka penyelidikan terkait proyek ini. “Kami menemukan bukti awal yang menunjukkan adanya potensi korupsi dalam proyek Gedung Setda. Ada dugaan bahwa sebagian besar dana proyek digunakan tidak sesuai dengan peruntukannya, terutama dalam pengadaan material dan pembayaran kepada kontraktor,” kata M. Arif dalam konferensi pers yang diadakan pada awal bulan ini.
Sejumlah pejabat daerah yang terlibat dalam proyek ini, termasuk kepala dinas dan beberapa kontraktor, telah diperiksa oleh Kejaksaan.
Kerusakan Struktural yang Terjadi
Saat ini, kondisi Gedung Setda Cirebon semakin parah.
Kami sangat prihatin dengan kondisi gedung yang baru saja selesai dibangun ini.
Sementara itu, beberapa pegawai yang bekerja di Gedung Setda terpaksa bekerja dengan ketidaknyamanan akibat kondisi gedung yang memburuk. Beberapa ruang yang sudah tidak aman bahkan terpaksa dikosongkan sementara, dan kegiatan administrasi dialihkan ke lokasi lain.
Pengungsian Pegawai ke Mal pada 2026
Mal yang dimaksud adalah salah satu pusat perbelanjaan yang terletak tidak jauh dari Gedung Setda yang rusak. Mal tersebut dipilih karena memiliki fasilitas yang cukup lengkap dan mampu menampung sejumlah besar pegawai tanpa mengganggu kegiatan bisnis di dalam mal. Meskipun demikian, rencana ini mendapat berbagai reaksi dari masyarakat dan pegawai.
Beberapa pegawai mengungkapkan kekecewaannya karena harus bekerja di lokasi yang tidak nyaman. “Kami tidak tahu sampai kapan harus bekerja di mal.
Namun, pihak pemerintah daerah beralasan bahwa ini adalah solusi sementara untuk memastikan bahwa kegiatan administrasi tetap berjalan. “Kami berusaha untuk mencari solusi terbaik dalam situasi yang tidak ideal ini. Pindah ke mal adalah langkah sementara, dan kami berkomitmen untuk memperbaiki gedung Setda agar dapat digunakan kembali,” jelas Bupati Cirebon.
Penyelidikan Lanjutan dan Harapan Masyarakat
Masyarakat berharap agar proses hukum terhadap para pelaku korupsi berjalan dengan transparan dan adil.
“Proyek gedung itu adalah milik rakyat
Penutupan
Insiden kerusakan Gedung Setda Cirebon yang diduga akibat korupsi ini merupakan peringatan besar bagi pengelolaan anggaran pembangunan di daerah.
Masyarakat menantikan penyelesaian yang tuntas dari kasus ini serta langkah konkret untuk memperbaiki fasilitas pemerintahan yang rusak.
Semoga, ke depannya, pemerintah dapat menemukan solusi terbaik agar permasalahan ini tidak menghambat pelayanan publik yang seharusnya optimal.
